Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul  1 KB 1  tentang Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Salah, karena tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi, dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut merupakan alas an mengapa manusia memerlukan norma atau aturan tertulis.

Salah, karena masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu-lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri merupakan alas an mengapa manusia memerlukan norma atau aturan tertulis.

Salah, karena ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut, padahal masih memerlukan perlindungan hokum merupakan alas an mengapa manusia memerlukan norma atau aturan tertulis.

Benar, bahwa untuk melindungi kekuasaan yang berlangsung pada saat itu bukan merupakan alas an mengapa manusia memerlukan norma atau aturan tertulis.

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul  1 KB 1  tentang Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Salah, karena kerajaan Romawi membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kodifikasi dari Kaisar Justinianus (Corpus Juris Civilis) dalam masyarakat lalu mengalami perkembangan-perkembangan baru dalam perdagangan. Kompleksitas masalah-masalah yang terjadi dalam lapangan perdagangan menuntut adanya pemisahan aturan atau kitab undang-undang tersendiri merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah hokum perdata.

Salah, karena dikenal adanya golongan kaum dagang yang mempunyai aturan-aturan sendiri yang belum dikenal dalam corpus iuris civilis. Keadaan demikian, dikenal juga di Prancis merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah hokum perdata.

Salah, karena Kondisi dan perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Romawi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh langsung dari pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan politik dalam lapangan hukum perdata di Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, mengakibatkan terjadinya pluralisme atau kebhinnekaan dalam lapangan hukum perdata di Indonesia merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah hokum perdata.

Benar, bahwa Hukum Perdata merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang sebagai hukum umum, artinya apa yang diatur dalam hukum perdata (BW) itu merupakan aturan-aturan khusus , sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang itu merupakan aturan-aturan umum bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sejarah hokum perdata.

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul  1 KB 1  tentang Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Benar, bahwa Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi, kemudian dibawa ke negaranya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya Secara teoretis (theoritische Receptie).

Salah, karena Secara praktis (praktiche Receptie) adalah Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris yang dilakukan dengan cara menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum mana pun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya.

Salah, karena Secara Ilmiah (Wetenschappetyk Receptie) adalah Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris yang dilakukan dengan cara Hukum Romawi yang telah dipelajari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan-perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen.

Salah, karena Secara Tata Hukum (Positiefrechttelyke Receptie) adalah Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris yang dilakukan dengan cara di mana setelah Perguruan-Perguruan Tinggi di Jerman dan Prancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan Undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing-masing. Walaupun demikian, tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut.

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul  1 KB 1  tentang Sejarah Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Salah, karena WNI asli (dahulu Bumi Putera) berlaku Hukum Perdata Adat, yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Namun, ada beberapa pasal dalam KUH Perdata dan KUHD yang dinyatakan berlaku bagi WNI asli tersebut, merupakan pernyataan yang berkaitan kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia yang menyebabkan pluralism hokum di Indonesia.

Salah, karena WNI Keturunan Eropa berlaku Hukum Perdata Barat, termasuk WvK merupakan pernyataan yang berkaitan kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia yang menyebabkan pluralism hokum di Indonesia.

Salah, karena Non-Tionghoa, yaitu berlaku Hukum Perdata yang ditetapkan berdasarkan Lembaran Negara 1925 nomor 556, yaitu yang memberlakukan sebagian dari BW dan WvK, yaitu bagian-bagian yang mengenai Hukum Harta Kekayaan dan Hukum Waris yang dengan surat wasiat. Yang lainnya berlaku Hukum Adatnya, yaitu menurut yurisprudensi tetap di Indonesia ialah Hukum Perdata Adat dari orang-orang Timur Asing yang tumbuh di Indonesia merupakan pernyataan yang berkaitan kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia yang menyebabkan pluralism hokum di Indonesia.

Benar, bahwa Tionghoa, yaitu diberlakukan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam LN 1925 nomor 557 yaitu berlaku seluruh Hukum Perdata (BW) dan WvK termasuk pasal-pasal mengenai upacara perkawinan dan mengenai pencegahan (penahanan) perkawinan dari BW bukan merupakan pernyataan yang berkaitan kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia yang menyebabkan pluralism hokum di Indonesia.

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 2 tentang Persamaan dan Perbedaan Berbagai Sistematika Hukum Perdata

Benar, bahwa Buku I berisi tentang Van Personen (mengenai orang).

Salah, karena Buku II berisi tentang Van Zaken (mengenai Benda).

Salah, karena Buku III berisi tentang Van Verbintennissen (mengenai Perikatan).

Salah, karena Buku IV berisi tentang Van Bewijs En Verjaring (mengenai bukti dan kedaluwarsa).

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 2 tentang Persamaan dan Perbedaan Berbagai Sistematika Hukum Perdata

Benar, bahwa Hukum tentang Diri Seseorang, Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

Salah, karena Hukum Kekeluargaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan curatele.

Salah, karena Hukum Kekayaan, Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain.

Salah, karena Hukum Warisan, Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal dunia. Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 1 KB 2 tentang Persamaan dan Perbedaan Berbagai Sistematika Hukum Perdata

Benar, bahwa Buku I berisi tentang Bagian umum, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang orang, tentang badan hukum, tentang pengertian barang, tentang kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tentang perwakilan dalam hukum, tentang daluwarsa dan lain-lain.

Salah, karena Buku II berisi tentang Tentang hukum mengenai utang-piutang, yang memuat hukum perjanjian.

Salah, karena Buku III berisi tentang Hukum Benda, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak milik dan hak-hak kebendaan lainnya.

Salah, karena Buku IV berisi tentang Hukum Keluarga, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang dalam code civil Prancis digolongkan pada hukum perjanjian; tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan sebagainya.

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 1 tentang Kedudukan manusia Sebagai Subjek Hukum

Salah, karena tidak dikenal adanya perbedaan yang berdasarkan agama, baik agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya, mereka itu merupakan orang merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Dalam Hukum perdata kalau dinyatakan bahwa setiap manusia itu adalah orang.

Benar, bahwac antara kelamin yang satu dengan yang lainnya diadakan perbedaan baik wanita maupun laki-laki bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Dalam Hukum perdata kalau dinyatakan bahwa setiap manusia itu adalah orang.

Salah, karena tidak pandang pula, apakah ia seorang kaya atau miskin, mereka mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dalam masyarakat merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Dalam Hukum perdata kalau dinyatakan bahwa setiap manusia itu adalah orang.

Salah, karena tidak pandang apakah manusia itu warga negara atau orang asing. Jadi, kalau sampai hukum perdata barat ini berlaku bagi orang asing maka dia dianggap sebagai orang merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Dalam Hukum perdata kalau dinyatakan bahwa setiap manusia itu adalah orang.

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 1 tentang Kedudukan manusia Sebagai Subjek Hukum

Salah, karena Nationeliteit atau kebangsaan, Kebangsaan seseorang akan mempengaruhi kewenangan berhak seseorang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 580 sub. 9 R.Rv. tentang peksaan badan dilakukan terhadap orang asing, bukan penduduk senegara, untuk semua utang yang dibuat guna kaula negeri Belanda. Selanjutnya dalam Pasal 872 ayat (2) R.Rv. dinyatakan, kepada orang asing bukan penduduk negara tidak diberikan izin cuma-cuma, kecuali jikalau dengan perjanjian tegas-tegas diperjanjikan berlainan. Maka, dengan adanya orang asing yang tidak boleh membeli tanah, dalam hukum Internasional, misalnya di Inggris ada kalangan kewenangan berhak seseorang dibatasi, misalnya terhadap seseorang yang berasal dari negara musuh, tetapi hanya kaula dalam keadaan perang.

Salah, karena Orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat, yaitu karena kedudukannya tidak boleh memperoleh barang-barang tertentu, misalnya pejabat hukum tidak diperbolehkan memperoleh barang-barang yang masih dalam berperkara.

Benar, bahwa Kelakukan yang hormat, juga membatasi kewenangan berhak seseorang, misalnya dalam Pasal 380 ayat (1) KUH Perdata: Seseorang yang berkelakuan tidak hormat tidak dapat menjadi wali. Ini berarti membatasi wewenang berhak seseorang untuk menjadi wali. Seorang wali adalah bertugas untuk membimbing anak yang belum dewasa melalui pendidikan yang positif. Oleh karenanya, disyaratkan agar wali tersebut dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik maka dia harus mempunyai kelakuan yang terhormat.

Salah, karena Jenis kelamin, asasnya tidak menimbulkan perbedaan kewenangan berhak dalam lapangan hukum Perdata. Hanya menimbulkan sekadar perbedaan-perbedaan.

Untuk menjawab soal ini anda dapat mempelajari Modul 2 KB 1 tentang Kedudukan manusia Sebagai Subjek Hukum

Salah, karena menurut Subekti menyatakan yang dimaksud badan hukum atau recht persoon adalah orang yang diciptakan oleh hukum, contohnya wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau NV dan lain sebagainya.

Benar, menurut Utrecht bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil merupakan fakta benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum biarpun tidak berujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya.

Salah, karena menurut Agus Somawinata Status sebagai badan hukum (1996:20) dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu, seperti kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud perhimpunan, kumpulan harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan-tujuan tertentu, ini yang dalam masyarakat dikenal dengan nama yayasan.

Salah, karena menurut Hukum perdata , mengenai kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pembawa hak secara rinci tidak diatur dalam KUH Perdata, artinya tidak ada pasal-pasal atau bab khusus mengenai badan hukum, tetapi hanya ada dalam Buku I KUH Perdata yang mengatur subjek hukum, yaitu sepanjang yang menyangkut manusia; namun tidak diatur tentang badan hukum.